Tasikmalaya--Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas.

Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021), Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.

"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.

BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman dan Lembaga keagamaan non pemerintah serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match).

Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional.

"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelas Wapres Amin.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.

Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.

"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata Menaker Ida.

Menaker Ida menambahkan Kemnaker mengembangkan program pelatihan vokasi menjadi 23 kejuruan,  yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi  Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.

"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Menaker Ida.

Peresmian BLK Komunitas di Cipasung dilaksanakan secara luring dan daring, dan dihadiri secara luring sebanyak 50 orang perwakilan lembaga penerima bantuan dan 964 orang perwakilan lembaga penerima hadir secara daring melalui video conference.

Kegiatan ini diagendakan dihadiri juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung.

Biro Humas Kemnaker