22 Mei 2024, Diskominfo Kota Bogor mengadakan pertemuan pertama sesi sharing dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan eMonev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Sosialisasi dibuka dan dipimpin oleh Rahmat Hidayat, S.Sos, MM Selaku Kepala Dinas, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dian Intannia didampingi oleh Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda, Windhy Octaviani. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik yang diunggah setiap tahun, terutama pada periode Juni hingga Agustus.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) PPID dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kuesioner dengan tema yang berbeda-beda.Penilaian akan dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama yaitu:

1. Kualitas Informasi Termasuk anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

2. Jenis Informasi

3. Pelayanan Informasi

4. Komitmen Organisasi

5. Sarana Prasarana

6. Digitalisasi

Setiap data yang diminta harus disertakan bukti konkritnya agar dapat dinilai dengan objektif. Untuk memastikan semua informasi lengkap dan akurat, pengisian data monev harus dipenuhi sedikit demi sedikit sedari sekarang. Seluruh data yang diminta, termasuk laporan keuangan dan laporan pengadaan barang dan jasa, wajib diunggah di website resmi PPID. Kominfo bertanggung jawab untuk memonitoring pengunggahan data ini.

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pengadaan barang dan jasa. Semua laporan tersebut harus tercantum di website PPID agar dapat diakses oleh publik dan diverifikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2022-2023, Pemerintah Kota Bogor berhasil meraih predikat “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Tahun ini, aspek yang dinilai meliputi kualitas informasi, jenis informasi yang disediakan, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, dan digitalisasi. Alur monitoring dan evaluasi akan dilakukan dalam waktu dua minggu untuk memastikan semua indikator telah terpenuhi.

Sebagai contoh yang baik, website resmi bkad.kotabogor.go.id menyertakan dokumen APBD yang bisa diakses melalui menu Dokumen > APBD > Perda No 12 Tahun 2023 tentang APBD. Untuk meningkatkan transparansi, tautan pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga perlu dimasukkan ke dalam website resmi  Selain itu, pengumuman mengenai paket-paket pengadaan barang dan jasa tahun 2023 harus disertakan dalam bentuk PDF, baik untuk paket infrastruktur maupun non-infrastruktur. Lima paket yang telah diserahterimakan pada tahun 2023 dan lima paket yang sedang berjalan pada tahun 2024 juga harus diunggah di website PPID untuk mendapatkan poin lebih besar dalam penilaian.

Pelaksanaan e-Monev oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Dengan persiapan yang matang, penyusunan data yang sistematis, serta komitmen dari semua pihak terkait, diharapkan proses monitoring dan evaluasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Penulis : Fatihah Delasifa