Hari Selasa tanggal 6 November 2018 bertempat di Ruang Paseban Sri Bima, Diskominfostandi mengikuti Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Kota Bogor
Rapat diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor.
Acara Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya.
Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Kota Bogor dihadiri Kepala DPMPPA Kota Bogor, Sekretaris Kecamatan se-Kota Bogor, Dinas Kesehatan, Pengurus TP PKK Kota dan instansi terkait lainnya.
Rapat dipimpin oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor.
Dalam pembukaan rapat koordinasi, ibu kepala DPMPPA menyatakan bahwa sampai saat ini prosentase posyandu di Kota Bogor yang mencapai strata mandiri baru 35%.
Bapak Wali Kota telah menargetkan pada Bulan Desember tahun 2018, 50% posyandu di Kota Bogor telah mencapai strata mandiri. Namun sampai saat ini prosentase posyandu di Kota Bogor yg mencapai strata mandiri belum memenuhi target. Hal yang menjadi permasalahan adalah:
1. Rendahnya pencapaian Dana Sehat di Posyandu
2. Belum ada komitmen pimpinan untuk penyisihan dana sehat di tingkat RW/RT
Padahal dari 971 posyandu di Kota Bogor bisa melibatkan para ketua RW/RT untuk menyisihkan dana kas melalui surat himbauan dari camat/lurah
3. Ada kekhawatiran bahwa kalau sudah mencapai strata mandiri posyandu tidak akan mendapat bantuan pemerintah lagi
4. Kurang memahami bagaimana mencapai strata mandiri posyandu
Pada kesempatan rapat koordinasi ini juga kepala DPMPPA melaporkan inovasi yang sudah dibuat bekerjasama dengan perangkat daerah lain salah satunya adalah Posyandu Smart bekerjasama dengan Diskominfostandi.
Setelah pemaparan Ibu Kepala DPMPPA, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan, bahwa posyandu Tidak bisa didorong hanya untuk memenuhi kriteria lomba dan tidak bisa juga dinas-dinas baru bergerak ketika lomba saja,
Pokjanal adalah suatu sistem yang kalau dibangun maksimal bisa melakukan banyak hal. Misalnya saja untuk mencegah terjadinya bencana sosial, untuk memaksimalkan bonus demografi yang ada dan sistem kesehatan yang ada. Namun hal ini perlu komitmen yang kuat dari semua.Untuk target bahwa strata posyandu mandiri harus naik menjadi 50%, pertanyaannya, apakah semua paham tentang strata posyandu dan bagaimana target kedepannya serta bagaimana mengupayakan dana sehat. Untuk itu maka :
1. Aparatur di wilayah, seperti Camat, Sekcam dan Lurah betul-betul memaksimalkan organisasi Pokjanal Posyandu. Lakukan pendataan dan pemetaan terhadap strata posyandu ini. Termasuk kendalanya apa, mobilisasi dana sehat ini bagaimana, karena Sebetulnya dana sehat ini sistemnya sudah ada dari iuran RT, RW.
2. Peran Camat dan Lurah untuk membangun komunikasi antar tokoh masyarakat harus ditingkatkan, sehingga tercapai komitmen dan kesepakatan bagaimana iuran dana sehat ini.
3. Posyandu harus bisa melaksanakan penganggaran, memaksimalkan, merumuskan masalah dan menyusun program kerja serta skala prioritasnya. Hal ini betul-betul harus dilakukan agar posyandu itu menjadi garda terdepan untuk mendeteksi semua persoalan sosial. Hal ini erat kaitannya dengan dasawisma. Kalau dasawisma nya aktif posyandu bisa lebih maksimal.
4. Peran Corporate Social Responsibility (CSR), CSR ini jika diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bukan saja pendek tetapi juga jangka panjang ini akan sangat baik. CSR ada skala tingkat kota ada juga tingkat wilayah. CSR dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan posyandu dan memaksimalkan Pokjanal. Koordinasikan hal ini dengan bagian perekonomian
Posyandu seharusnya bukan hanya sekedar penimbangan, imunisasi dan kegiatan rutin. Tetapi betul-betul multifungsi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, perlindungan anak.
Pada intinya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin membangun sistem dari awal agar jika ada persoalan-persoalan dapat terdeteksi dengan sistem yang sudah dibangun.
Dari rapat ini Bapak Wali Kota Bogor menyimpulkan beberapa poin yang menjadi catatan. Pertama, menginstruksikan untuk memaksimalkan pembentukan dana sehat di setiap RT, RW yang didorong oleh pimpinan wilayah. Kedua, perhatian untuk penguatan kelembagaan Pokjanal dan Pokja Posyandu. Ketiga, laporan secara rutin untuk peningkatan strata posyandu sehingga target 50 persen realistis tidaknya bisa terlihat.
Terakhir bagaimana mengemas sesuatu menjadi lebih mudah diingat dengar kata-kata/jargon yang lebih populer.
Pada kesempatan rapat ini, Bapak Wali Kota juga menyarankan untuk dilaksanakan rapat koordnasi lanjutan pada kegiatan briefing staf yang dihadiri langsung oleh para kepala dinas. Sedangkan untuk rencana inovasi posyandu Kota Bogor yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi akan dilaksanakan rapat tersendiri dengan Diskominfostandi Kota Bogor.
.gif)
