Guna menuju pemerintahan yang transparan dan partisipatif, Pemerintah Kota Bogor menggelar Lokakarya Kehumasan, di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Kamis (12/7/2012).

Lokakarya diikuti oleh sekitar 120 peserta yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kota Bogor.  Mereka selaku PPID terus dituntut untuk mengimplementasikan UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) demi merealisasikan tata kelola pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab dan transparan sebagaimana yang diimpikan dalam prinsip Open Government.

Lokakarya dengan tema “Implementasi UU KIP Menuju Open Government Initiative (OGI)” ini di gelar di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Jalan Juanda 10 Bogor, Kamis (12/7/2012). Dalam laporan panitia Kepala Sub. Bagian Publikasi dan Dokumentasi Moch. Encep Ali Alhamidi mengatakan bahwa lokakarya diadakan untuk mengajak seluruh PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor memiliki pemahaman yang sama bahwa tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan adalah sebuah tuntutan sekaligus kebutuhan.

Terlebih dengan adanya UU KIP, seluruh badan publik termasuk Pemkot Bogor, terus dituntut untuk mengimplementasikan UU KIP agar lebih terbuka dan efektif.

Kasubag Pubdok Humas Kota Bogor menyerahkan cendra mata kepada jubir KPK

Lokakarya dibuka langsung oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Ade Syarif Hidayat mewakili Walikota Bogor Diani Budiarto. Hadir sebagai pembicara Direktur Komunikasi Publik pada Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Drs. Tulus Subardjono dan PPID Kemenkominfo Soekartono.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP pun berkenan hadir membagi pengalaman dan ilmu dalam menjalankan prinsip OGI di unit kerja mereka masing-masing.