Masyarakat, terutama warga Kota Bogor kini dapat mengakses Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 secara rinci di situs resmi Pemerintah Kota Bogor kotabogor.go.id. APBD ini bisa diakses dengan mudah lewat menu transparansi.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan transparansi APBD 2020 menjadi upaya agar masyarakat Kota Bogor khususnya bisa melihat rincian APBD 2020. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik melalui Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau media sosial (medsos) Pemerintah Kota Bogor maupun media sosial pribadinya.
"Mulai detik ini anggaran tahun 2020 bisa diakses tidak hanya oleh seluruh warga Kota Bogor, tetapi siapapun yang ingin mengetahui, uang rakyat harus kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat," kata Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2019).
Dalam acara Launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran itu, Bima menjelaskan ada 2.385 halaman di penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah APBD Rp 2,5 triliun. Semuanya bisa diakses secara detail oleh masyarakat umum.
Kepada seluruh jajaran Pemkot Bogor, Bima mengajak untuk mengawal dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia menerangkan, proporsi belanja daerah tahun 2020 dibagi atas dasar beberapa kategori prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Pendidikan sebesar 22 persen atau Rp 523 miliar, kesehatan 16 persen atau Rp 400 miliar, untuk infrastruktur RP 375 miliar, sosial 6 persen, perhubungan, lingkungan hidup dan yang lainnya sebesar Rp 1 triliun. Ini komitmen kita untuk menjawab harapan-harapan rakyat," tegasnya.
Bima menekankan, prinsip transparansi sudah diikhtiarkan sejak 2014 dan untuk tahun 2019 Pemkot Bogor mencoba tradisi baru. Melalui inovasi ini warga Kota Bogor bisa mengetahui kotanya bergerak ke mana dan anggarannya untuk apa.
"Pada prinsipnya kita mencoba menyampaikan kepada warga semua yang kita rencanakan dan alokasi untuk tahun 2020. Perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tidak bisa dilakukan satu orang, tetapi harus didorong oleh sistem dan struktur," ujarnya.
Ke depan, lanjut Bima, ada tiga prioritas yang diusung Pemkot Bogor dan didukung DPRD Kota Bogor, yakni kualitas hidup masyarakat, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Semua kegiatan dipilah atas tiga prioritas tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan semua pihak, salah satunya jajaran Muspida Kota Bogor yang menurutnya tidak mungkin Kota Bogor meraih berbagai macam prestasi tanpa dukungan semua pihak.
Ahli Tata Kelola Pemerintah, Muhamad Mustofa menilai, acara ini sebagai bentuk komitmen yang luar biasa. Menurutnya, jika ada kepala daerah berani membuka anggarannya itu adalah bentuk keberanian untuk melakukan transformasi, transparansi dan reformasi tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Masyarakat, terutama warga Kota Bogor kini dapat mengakses Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 secara rinci di situs resmi Pemerintah Kota Bogor kotabogor.go.id. APBD ini bisa diakses dengan mudah lewat menu transparansi.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan transparansi APBD 2020 menjadi upaya agar masyarakat Kota Bogor khususnya bisa melihat rincian APBD 2020. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik melalui Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau media sosial (medsos) Pemerintah Kota Bogor maupun media sosial pribadinya.
"Mulai detik ini anggaran tahun 2020 bisa diakses tidak hanya oleh seluruh warga Kota Bogor, tetapi siapapun yang ingin mengetahui, uang rakyat harus kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat," kata Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2019).
Dalam acara Launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran itu, Bima menjelaskan ada 2.385 halaman di penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah APBD Rp 2,5 triliun. Semuanya bisa diakses secara detail oleh masyarakat umum.
Kepada seluruh jajaran Pemkot Bogor, Bima mengajak untuk mengawal dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia menerangkan, proporsi belanja daerah tahun 2020 dibagi atas dasar beberapa kategori prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Pendidikan sebesar 22 persen atau Rp 523 miliar, kesehatan 16 persen atau Rp 400 miliar, untuk infrastruktur RP 375 miliar, sosial 6 persen, perhubungan, lingkungan hidup dan yang lainnya sebesar Rp 1 triliun. Ini komitmen kita untuk menjawab harapan-harapan rakyat," tegasnya.
Bima menekankan, prinsip transparansi sudah diikhtiarkan sejak 2014 dan untuk tahun 2019 Pemkot Bogor mencoba tradisi baru. Melalui inovasi ini warga Kota Bogor bisa mengetahui kotanya bergerak ke mana dan anggarannya untuk apa.
"Pada prinsipnya kita mencoba menyampaikan kepada warga semua yang kita rencanakan dan alokasi untuk tahun 2020. Perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tidak bisa dilakukan satu orang, tetapi harus didorong oleh sistem dan struktur," ujarnya.
Ke depan, lanjut Bima, ada tiga prioritas yang diusung Pemkot Bogor dan didukung DPRD Kota Bogor, yakni kualitas hidup masyarakat, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Semua kegiatan dipilah atas tiga prioritas tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan semua pihak, salah satunya jajaran Muspida Kota Bogor yang menurutnya tidak mungkin Kota Bogor meraih berbagai macam prestasi tanpa dukungan semua pihak.
Ahli Tata Kelola Pemerintah, Muhamad Mustofa menilai, acara ini sebagai bentuk komitmen yang luar biasa. Menurutnya, jika ada kepala daerah berani membuka anggarannya itu adalah bentuk keberanian untuk melakukan transformasi, transparansi dan reformasi tata kelola pemerintah yang baik (good governance).