Arsip Nasional Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Sistem Informasi Kearsipan Nasioanl (SIKN) dan Jaringan Infromasi Kearsipan Nasional (JIKN), yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan – ANRI, pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 23 s.d 25 September 2014, bertempat di Hotel de Rivier, Jl. Kali Besar Barat 44-46, Jakarta Barat – 1120.
![](http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/IMAGES/Rakornas-SIKN-JIKN-00.jpg)
Kota Bogor mengirimkan 1 orang dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, Angga Irawan, A.Md. Kom dan 1 orang dari Kantor Komunikasi dan Informatika kota Bogor, Saeful Hamdi, A.Md. Kom. Rakornas tersebut dihadiri oleh 1 Pemerintah Daerah Istimewa (Aceh), 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 45 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Masing-masing mengirimkan 2 orang, masing-masing dari Lembaga Kearsipan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
![](http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/IMAGES/Rakornas-SIKN-JIKN-01.jpg)
Dalam Kesempatan tersebut, diserahkan pernghargaan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Drs. Mustari Irawan, MPA. pada 12 simpul jaringan, antara lain: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Banten, BAPD Aceh, BPAD Kota Denpasar, BPAD KAb. Lamongan, BPAD Kab. Banyuasin, Kantor Arsip Kab. Bantul, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, KPPDE Pemerintah Kota Cimahi, Unit Kearsipan Institut Pertanian Bogor, ANRI dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Melalui sambutannya, Kepala ANRI mengharapkan agar program kearsipan melalui SIKN dan JIKN ini menjadi salah satu jawaban terhadap harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kinerja Kementerian Kabinet Indonesia Jilid I dan jilid II yang terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses masyarakat sebagai pertanggungjawaban nasional. Dengan demikian masyarakat dari berbagai pelosok tanah air dapat dengan mudah mengakses informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di setiap instansi tanpa membutuhkan waktu yang lama.